Banda Aceh | Kebijakan yang diwacanakan oleh Gubernur Aceh soal jeda (moratorium ) pertambangan di wilayah Aceh patut didukung. Jeda tambang diyakini mampu meminimalisir persoalan lingkungan hidup yang kian masif terjadi belakangan ini akibat aktivitas pertambangan.
Namun demikian, kiranya wacana moratorium tambang tersebut harus dikuti dengan dasar hukum yang jelas. Agar dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan dari jeda pertambangan dimaksud. “Karena itu, kami dari Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) mendorong Gunernur Aceh Zaini Abdullah, agar segera mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Moratorium Tambang,” ungkap Juru Bicara KPHA, Efendi Isma SHut, Jumat (8/8/2014).
“Peraturan Gubernur soal moratorium tambang sangat penting, agar kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dan dapat memaksa para pihak untuk melaksanakan kebijakan jeda tambang. Selain itu juga untuk memastikan secara jelas apa yang dimaksud dan tujuan dari moratorium tambang di Aceh.”
