Gubernur Aceh Didesak Cabut Izin 18 Usaha Tambang Bermasalah

Publication Date: 2017-03-14

BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang (KMPT) mendesak Gubernur Aceh, Zaini Abdullah untuk menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di Aceh. Apalagi gubernur sebelumnya berkomitmen mendorong moratorium tambang di Aceh.

Sebanyak 18 izin tambang ditengarai bermasalah. Mereka saat ini beroperasi di sejumlah wilayah di Aceh. Perusahaan tersebar di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Koordinator Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, Fernal mengatakan pihaknya menemukan surat atas nama Gubernur Aceh yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Aceh, Darmawan. Isinya tentang memberikan rekomendasi sertifikat clear and clean (CnC) terhadap 14 IUP. Surat itu ditujukan kepada Ditjen Mineral dan Batubara 26 Desember 2016 lalu.

“Beberapa perusahaan yang direkomendasi oleh Sekda Aceh, empat di antaranya telah dicabut oleh pemerintah kabupaten, yaitu PT. Mineral Nagan Raya, PT Fajar. Fajar Putra Manggala, PT. Nanggroe Kuchi Puega I dan PT. Nanggroe Kuchi Peuga II,” kata Fernal di Banda Aceh, Selasa (14/3/2017).

Selama ini temuan KMPT, hanya terdapat dua perusahaan tambang di Aceh yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin tersebut dikeluarkan untuk perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Namun nyatanya banyak izin tambang yang masih berada di kawasan hutan.

KMPT juga meminta gubernur membentuk tim audit untuk melakukan audit kepatuhan hukum dan pelaksanaan kewajiban terhadap IUP yang terindikasi bermasalah di Aceh. Desakan itu juga termasuk kerjasama dengan panitia ususan piutang negara untuk menagih utang perusahaan yang mengantongi IUP sebesar Rp41 miliar.

“Kepentingan menagih hutang ini adalah amanah UU sebab jika ini dibiarkan maka yang rugi adalah Aceh sendiri sebagai pemilik atas pengelolaan hutan,” pungkasnya.

URL: http://news.okezone.com/read/2017/03/14/340/1642566/gubernur-aceh-didesak-cabut-izin-18-usaha-tambang-bermasalah