Moratorium Izin Usaha Pertambangan (IPU) yang telah diberlakukan sejak Oktober 2014, sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terbukti, hingga April 2015, usaha tambang di Kabupaten/kota di Aceh masih berjalan karena belum dicabutnya izin oleh bupati/wali kota setempat. Pemerhati Lingkungan, TM Zulfikar mengatakan, moratorium itu tidak berjalan di tingkat daerah. "Artinya banyak pejabat daerah yang tidak senang ketika instruksi itu dikeluarkan Gubernur," ujarnya via telepon, Selasa (5/5/2015) dalam talkshow Cakrawala SerambiFM 90,2 Mhz. Ditambahkannya pula, ketidakjelasan area tambang di daerah menjadi penyebab lain moratorium yang telah diberlakukan Zaini Abdullah itu tak digubris. "Hingga saat ini tidak ada wilayah yang jelas untuk tambang rakyat, wilayah mana yang boleh dieksploitasi. Kenyataannya wilayah yang dieksploitasi itu di kawasan hutan lindung," jelas dia. TM Zulfikar menambahkan, jika hal tersebut tak mampu diatasi, maka kerusakan hutan akan semakin parah dan berujung pada bencana alam. Hal serupa dikatakan Teuku Mirza, salah seorang penelepon dalam program ini yang mengatakan, pemilihan kepala dinas yang tidak berkompeten, menjadi penyebab program itu tak berjalan. "Itu kenapa tempatkan seseorang itu berdasarkan keahliannya. Yang terjadi sekarang adalah, seorang sarjana agama diminta mengurusi masalah teknik, ya begini jadinya," ujar dia. Selain itu, dia mengharapkan kepada pemerintah agar setiap bencana alam yang terjadi itu, dipelajari dengan sungguh-sungguh. "Longsor contohnya, Tuhan sengaja menampakkan titik longsor itu agar selanjutnya diteliti, agar kita mau belajar," jelasnya. Program Cakrawala yang berlangsung selama 1 jam itu mengupas Salam Serambi edisi Selasa 5 Mei 2015 yang berjudul “Eksploitasi Tambang Masih Tanpa Koordinasi”. Program interaktif yang dipandu Host Nico Firza menghadirkan Wakil Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia, Nasir Nurdin. Nasir mengatakan, tidak terlaksananya moratorium tambang ini mengindikasikan adanya 'permainan' pihak tertentu dalam perizinan tersebut. "kalau sudah ada kekuatan uang yang bermain, maka perintah tak akan berjalan," ujarnya. Dia mengharapkan, semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan moratorium sebagaimana yang telah dibuat. "Kita ini meminjam (alam) dari anak cucu kita, harus dikembalikan seperti sedia kala," tutupnya.
